Vilector.com - Isu penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia dan Amerika Serikat di Indonesia berbuntut panjang. Sejumlah hacker Indonesia yang tergabung dalam kelompok Anonymous Indonesia menyerbu ratusan website Australia sebagai bentuk protes. Pemerintah pun didesak untuk segera mengusir Duta Besar (Dubes) negeri kanguru dan Paman Sam itu.
“Indonesia memang harus mengeluarkan sikap keras kepada kedua negara itu. Sebab jelas-jelas kedua negara itu memata-matai Indonesia melalui Kedubes mereka di Jakarta. Pemerintah harus tegas, cari bukti kuat jika memang kedua Negara itu melakukan penyadapan. Jika bukti itu sudah ada maka bisa diambil langkah akhir dengan melakukan pengusiran. Tapi selama bukti itu belum ada, pemerintah tak punya hak,” kata pengamat politik dari LIPI Indria Samego, kepada Harian Terbit, Senin (11/11).
Dia menambahkan, apa yang dilakukan para hacker dengan menyerang situs milik Australia adalah bukti jika pemerintahan SBY kurang tanggap dan tidak tegas menghadapi soal penyadapan. Sehingga masyarakat lah yang mengambil tindakan melalui dunia maya. “Ini bentuk kekecewaan masyarakat kita terhadap pemerintah yang tidak tegas terhadap penyadapan yang dilakukan kedua Negara itu. Mereka merasa harga diri bangsa diinjak-injak tapi pemerintah malah tetap mengedepankan persahabatan kedua Negara itu,” tandasnya.
Dia pun meminta pemerintah melakukan kontra intelijen kepada kedua Negara itu. “Jangan Cuma mereka yang bisa memata-matai kita, intelijen kita juga harus memata-matai mereka. Kinerja intelijen kita harus ditingkatkan karena ini menyangkut politik luar negeri kita,” katanya.
Penyadapan tambah dia, adalah hal biasa yang dilakukan seluruh negara di dunia. Tapi jika penyadapan itu berbahaya bagi kondisi negara maka negara yang bersangkutan harus segera mengambil sikap tegas. “Penyadapan itu hampir dilakukan semua negara tak terkecuali Indonesia karena itu bagian dari politik luar negeri. Jadi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kinerja intelijen baik di dalam dan luar negeri,” katanya.
Seperti diketahui, penyadapan oleh kedua Negara itu langsung disikapi para hacker asal Indonesia yang langsung bereaksi keras dengan menggempur habis-habisan situs penting pemerintah Australia, di antaranya situs intelijen. Akibatnya, situs-situs seperti Australian Intelligence Service yang beralamat di www.asis.gov.au tidak bisa dibuka dan down 100 persen hanya dalam hitungan jam saja tadi malam.
Serangan terhadap situs penting Australia diprediksi masih akan berlanjut hari ini. Serangan hacker Indonesia ini ternyata justru mendapat dukungan dari para hacker asal Australia. Padahal sebelumnya diprediksi akan terjadi cyber war antara keduanya. “Namun, hacker Australia justru membantu Indonesia untuk menyerang website pemerintahan australia, karena mereka sendiri juga merasa kalau tindakan itu (penyadapan) tidak baik, dan itu termasuk mencuri data atau informasi negara lain,” kata seorang penggiat Anonymous Indonesia dengan akun twitter @valdiapr.
300 Laman Dirusak
Para hacker yang mengaku tergabung dalam kelompok Anonymous Indonesia dikabarkan telah merusak lebih dari 300 laman website milik Australia. Dilaporkan oleh The Guardian, lebih dari 300 website dengan domain berakhiran .au mengalami deface. Aksi permak situs ini ternyata tidak mendapat balasan dari kubu hacker Australia. Malah sebaliknya, hacker Australia pun konon ikut membantu serangan ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintahannya.
Heru Nugroho, mantan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ternyata ikut membela aksi para hacker ini.
Sebagai praktisi internet, ia mengaku punya pandangan lain. “Para hacker itu nggak bisa disalahin. Itulah bentuk ekspresi mereka atas kebanggaan terhadap bangsanya. Mereka sekadar berekspresi, terlepas urusan benar atau salah,” begitu kata Heru seperti dikutip dari detik.com.
Sementara Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah angkat bicara soal serangan hacker lokal itu terhadap situs milik pemerintah Australia. Dia mengaku tak bisa berbuat banyak tentang hal itu. “Ini mencerminkan masyarakat kita menjadi bagian kehidupan internasional. Pemerintah tak bisa melarang atau membenarkan, karena itu
Posting Komentar